PENJAS dan TULISAN DARI DAWN & EVANS YANG SEHARUSNYA GURU PE MERASA ”DIHINA”

Sebuah percakapan yang kadang terdengar di ruang-ruang sekolah ataupun kampus: “Jam ini jadwal pelajarannya apa? Olahraga,

Yess,

Nyantai!!... atau “Hoi Gaes!!! Jurusan kuliahmu apa?

Penjas..

Wahh.. Enak ya.. tinggal nanti lari sama main bola…!!

Narasi-narasi yang tentu yang membuat telinga serasa gatal dan pengen membawa ke Dokter THT bagi saya. Bagaimana tidak, sudah susah-susah kuliah dan belajar nyatanya dianggap belajar sesuatu yang tak ada gunanya.

“Namun perlahan, saya mulai bertanya-tanya, apakah benar apa yang saya pelajari selama ini tidak memiliki kegunaan dalam kehidupan? Pertanyaan itu kerap muncul dalam benak saya, hingga pada suatu waktu sempat terlintas keinginan untuk pindah jurusan kuliah.”

Tapi sebenarnya Pendidikan jasmani sebenarnya merupakan sebuah “barang” yang “sepele” namun sangat seksi meskipun eksistensinya tak tampak. Dawn & Evans bahkan dalam bukunya mengawali dengan sebuah kritik dimana Penjas (PE) tidak memiliki netralitas dalam hal kajiannya. PE nyatanya selalu berada pada arena politik. Makna politik disini bukan ansih politik dalam hal pemerintahan saja, melainkan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dalam penjara Kapitalis. Kebijakan pendidikan jasmani dipengaruhi oleh kepentingan negara, lembaga pendidikan, kelompok profesional, bahkan pasar. Pertarungan wacana yang terjadi apakah PE dipandang sebagai kesehatan, performa olahraga, pembangunan karakter atau hanya sarana rekreasi saja. Nampaknya secara tidak sadar di Indonesia menerapkan itu semua tanpa paham maksud yang jelas arahnya.

Kritik atas wacana dominan tentang PE dalam kajian pemikiran Dawn & Evans ini adalah tentang “wacana dominan: antara kesehatan dan performa”. PE kerap dibingkai dalam wacana “health crisis” atau “kurangnya aktivitas fisik anak”. Narasi ini bisa berfungsi untuk melegitimasi kebijakan tertentu, tapi juga berisiko mereduksi PE menjadi sekadar alat mencapai target kesehatan atau prestasi olahraga. Dawn & Evans mendorong pandangan lebih luas dimana PE seharusnya juga membangun pengalaman bermakna, partisipasi, dan identitas siswa.

Kurikulum PE dilahirkan oleh beberapa “aktor” di dalamnya. Hasil kajiannya merupakan buah negosiasi dari pemerintah, asosiasi guru, akademisi, industri olahraga, dsb. Tetapi tampaknya sinergitas tidak terjadi secara harmonis. Setiap aktor berusaha mendorong agenda masing-masing (misalnya kesehatan publik, prestasi olahraga, atau pengembangan sosial). Dawn & Evans menyebut dalam pemikirannya, Kebijakan PE seringkali merupakan kompromi politik daripada murni pertimbangan pedagogis. Tetapi sebaliknya di Indonesia, alih-alih itu merupakan kompromi politik namun lebih tampak sebagai ketidak tuntasan berpikir para aktor di dalamnya. Kondisi ini juga diperparah dengan tidak pahamnya aktor utamanya itu sendiri yaitu “Kita selaku guru PE”. Kenapa saya sebut kita, karena jujur saja saya termasuk didalamnya.

Lebih lanjut, kebijakan PE itu dimaknai sering menciptakan inklusi sekaligus eksklusi. Contoh praktiknya adalah penekanan pada performa olahraga cenderung menguntungkan siswa berbakat atletis, tapi meminggirkan yang kurang berbakat. Guru akan lebih bangga muridnya menjuarai O2SN namun seakan lupa ada murid lain yang berusaha sangat keras melibatkan diri dan mengenal “gerak” itu sendiri yang seharusnya mendapatkan apresiasi yang tinggi. PE dapat mereproduksi ketidaksetaraan gender, kelas sosial, dan ras melalui kurikulum dan praktik yang bias. Sepakbola adalah olahraga lelaki, sebaliknya senam ritmik adalah gerak melambai yang identik dengan perempuan, dan yang lebih parah lagi, Guru PJOK adalah guru yang masa aktifnya hanya jam pagi, selebihnya dicari diruang-ruang istirahat pasti akan ketemu. Stereotipe yang sudah mengakar di kalangan masyarakat kita.

Hal yang dapat dilakukan untuk menegosiasikan isu tersebut adalah mereformasi kebijakan tentang PE dan mencoba melegitimasi ulang apa itu PE. Kebijakan tidak hanya mengatur konten pembelajaran, tetapi juga mendefinisikan peran guru PE. Guru sering diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang otonomi profesional guru PE. Sehingga keterlibatan guru ini menjadi sangat krusial dalam menentukan arah PE itu sendiri. Guru akan memiliki kewenangan dan menunjukan otonomi profesionalnya sebagai aktor pelaksana PE itu sendiri. Tapi, pertanyaan besar kembali muncul, Sudahkah kita tahu apa sebenarnya Penjas Itu???