KETIKA ORMAWA TAK LAGI MENJADI RUMAH

Di suatu sore yang teduh namun terasa kosong, koridor utama fakultas tampak lengang seperti lapangan selepas pertandingan panjang. Di ujung pinggiran ruangan, panitia pemilihan ketua himpunan menunggu dengan ekspresi yang campur aduk: optimisme tipis bercampur kecewa. Kotak suara tetap rapi, tetapi kursi-kursi kosong menjawab lebih keras dari kata apa pun. Hanya segelintir mahasiswa yang muncul, itu pun seperti menjalani kewajiban yang tidak benar-benar mereka inginkan. Atau ini gara-gara ancaman dosen PA untuk ikut memilih jika tidak ingin nilai mata kuliahnya jadi D.

Beginilah wajah politik kampus hari ini: sepi, datar, dan kehilangan denyutnya. Terutama di kalangan mahasiswa olahraga, ketidakpedulian ini terasa semakin kentara.

Mahasiswa olahraga hidup dalam dunia yang sangat konkret: latihan fisik, ritme napas yang diatur, evaluasi teknik, progres performa, dan jadwal kompetisi yang tidak bisa ditawar. Mereka terbiasa dengan hasil yang terukur yaitu waktu, poin, akurasi serta kekuatan otot. Dalam hidup semacam ini, dunia politik kampus yang berisi janji, rapat panjang, dan visi abstrak terasa jauh. Seperti dua lapangan yang tidak saling bersinggungan.

Mereka melihat organisasi mahasiswa bukan sebagai ruang bertumbuh, tetapi sebagai arena yang sering penuh formalitas dan birokrasi. Maka, ketika ada pemilihan ketua himpunan, banyak yang merasa tidak perlu repot. “Untuk apa memilih kalau hasilnya tidak menyentuh hidup saya? Tidak ada pula cuan masuk kantong” begitu kira-kira suara hati yang sering tak terucap.

Karakter Gen Z mempertegas itu. Mereka generasi yang lahir dalam kepadatan informasi: setiap hari melihat konflik politik, drama sosial, kegaduhan opini, dan realitas korup yang terus berulang. Dunia politik, bagi mereka, tidak pernah tampil sebagai sesuatu yang bersih. Ia lebih mirip pentas besar tempat aktor saling berebut panggung. Tidak mengherankan bila mereka membawa rasa jenuh itu ke kampus. Mereka melihat politik kampus sebagai bayangan dari politik nasional yang penuh perebutan posisi, tak selalu tulus, dan kadang hanya ritual tanpa makna.

Apalagi ara mahasiswa yang kebetulan juga kebanyakan merupakan atlet merasakan sendiri bagaimana organisasi yang seharusnya menaungi mereka, kadang dan sering tidak lebih hanya seerti kelomok geng motor yang hanya memiliki cita-cita touring tanpa tahu kondisi motornya seperti apa.

Diam mereka bukan karena tidak mampu atau tidak tahu. Diam itu adalah respon paling jujur terhadap sesuatu yang tidak mereka percaya. Apatisme bukan lumpuhnya kepedulian; justru ia adalah bentuk perlawanan yang halus terhadap sistem yang tak mampu memberi makna. Ini sangat nyata.

Namun, kampus juga memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk arah ini. Di banyak perguruan tinggi, termasuk tempat saya berada, segala bentuk kegiatan mahasiswa diberi poin: kepanitiaan, pengabdian masyarakat, kompetisi, seminar, hingga kegiatan organisasi. Sistem ini dimaksudkan sebagai ruang pengembangan diri (khususnya soft skill) yang penting ketika mahasiswa memasuki dunia kerja.

Di atas kertas, ini adalah ide yang bagus. Tetapi di mata mahasiswa, sistem poin sering berubah menjadi beban administratif. Mereka ikut kegiatan bukan karena ingin tumbuh, tetapi karena harus. Kegiatan yang seharusnya menjadi proses pembelajaran berubah menjadi tugas untuk memenuhi syarat, yaitu sebuah “kewajiban tambahan” di luar kuliah dan latihan. Dan ketika organisasi mahasiswa dipahami hanya sebagai ladang poin, maka pemilihan ketua ormawa pun kehilangan makna idealnya.

Ormawa tidak lagi dipandang sebagai ruang perubahan, melainkan sekadar salah satu opsi menambah angka di KRE (begitu kami memberi nama).

Jika kampus ingin menghidupkan kembali semangat mahasiswa, maka makna kegiatan itu harus dipulihkan. Mahasiswa perlu merasakan bahwa yang mereka lakukan bukan sekadar angka yang ditotal, tetapi pengalaman yang berdampak pada cara mereka melihat dunia.

Lalu, bagaimana seharusnya kampus dan dosen bersikap?

Pertama, kampus harus menghadirkan politik kampus sebagai ruang yang adil, jujur, dan terbuka. Pemilu ketua himpunan harus terasa seperti kesempatan nyata bagi mahasiswa untuk menentukan arah organisasi. Bukan sekadar seremoni yang dilakukan tiap tahun.

Kedua, kampus perlu menata ulang cara memaknai kegiatan mahasiswa. Sistem poin bisa dipertahankan, tetapi harus disertai proses refleksi: apa yang mahasiswa pelajari, bagaimana kegiatan itu memengaruhi diri mereka, serta nilai apa yang mereka temukan. Saat aktivitas bukan lagi angka, tetapi pengalaman, mahasiswa akan kembali menemukan relevansinya.

Ketiga, dosen harus hadir bukan sebagai pengawas, tetapi sebagai pembimbing. Mahasiswa menantikan sosok yang mampu memberi contoh bahwa organisasi bukan sekadar jabatan. Dosen bisa menjadi mentor yang menyalakan rasa ingin tahu, memberi ruang diskusi, dan menunjukkan bahwa politik kampus sebenarnya adalah latihan menjadi manusia dewasa, belajar mendengar, mengelola konflik, dan membangun kerja sama.

Dan terakhir, kampus harus berani menghidupkan kembali kepercayaan itu. Kepercayaan bahwa suara mahasiswa berarti. Bahwa organisasi adalah tempat mereka belajar menjadi pemimpin, bukan sekadar tempat mengumpulkan bukti kegiatan. Bahwa politik kampus bukan tiruan murahan dari dunia politik nasional yang carut-marut, melainkan ruang kecil yang bisa menjadi contoh dunia yang lebih baik.

Pada akhirnya, diam mahasiswa bukan akhir dari segalanya. Diam itu adalah pesan yang menuntut untuk dibaca: bahwa generasi ini sedang menunggu politik kampus yang lebih jujur, kegiatan yang lebih bermakna, dan sistem yang lebih manusiawi.

Jika kampus mampu memberikan itu semua, suara-suara yang kini tenggelam akan kembali muncul. Dan ketika mahasiswa kembali berbicara (dengan keyakinan, dengan rasa memiliki) maka politik kampus akan menemukan kembali denyutnya sebagai ruang hidup yang sesungguhnya.

Mahasiswa (khususnya mahasiswa olahraga) harus diberi kesadaran, bahwa mereka kelak akan jadi pemimpin organisasi olahraga yang membawa perubahan besar seperti cita-cita DBON.