Emas di Thailand, Sunyi di Lapangan Desa

Sorak sorai itu menggema dari Thailand. SEA Games 2025 menjadi panggung kebanggaan baru bagi Indonesia. Medali demi medali diraih, bendera Merah Putih berkibar di podium, dan publik larut dalam euforia prestasi, seluruh medsos para penggemar dan pemerhati olahraga isinya ucapan selamat. Atlet-atlet muda tampil penuh determinasi, menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi kekuatan penting di Asia Tenggara. Di balik sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, prestasi ini dirayakan sebagai penanda optimisme menuju target besar olahraga nasional: Indonesia Emas 2045 sebagaimana dicanangkan dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

DBON menghadirkan narasi besar: olahraga sebagai instrumen pembangunan manusia, kesehatan bangsa, dan prestasi dunia. Targetnya bukan main-main, yaitu menembus jajaran elite olahraga global pada satu abad kemerdekaan Indonesia. Di atas kertas, peta jalan ini tampak rapi: pembinaan usia dini, sistem kompetisi berjenjang, sport science, hingga pelatnas berkelanjutan. Semua terdengar meyakinkan. Namun seperti halnya SEA Games, yang terlihat di podium hanyalah ujung dari proses panjang yang sering kali luput dari perhatian publik.

Pada saat yang hampir bersamaan dengan euforia olahraga, kabar menggembirakan juga datang dari sektor ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan potensi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dapat mencapai sekitar 10 persen. Bagi banyak pekerja, ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal keberpihakan negara terhadap daya hidup rakyat di tengah tekanan ekonomi. Sebelumnya, pemerintah juga mengumumkan kenaikan tunjangan guru honorer sebesar Rp100.000 per bulan, ini adalah langkah kecil, tetapi sarat makna simbolik: negara mulai mengakui kerja sunyi di sektor publik.

Namun di antara kabar baik itu, ada satu pertanyaan yang jarang muncul di ruang publik, minimal pertanyaan saya pribadi: bagaimana nasib para pelatih olahraga?

Di level tertentu, jawabannya tampak jelas. Pelatih tim nasional, pelatih elite, atau pelatih cabang olahraga populer dengan prestasi internasional relatif “aman”. Bonus ratusan juta rupiah menanti saat medali diraih. Di luar olahraga prestasi, pelatih padel, pilates, personal trainer, hingga pelatih kebugaran yang menyasar pasar kelas menengah atas dan kalangan para bohir hidup dalam ekosistem berbeda. Studio ber-AC, jadwal fleksibel, klien eksklusif, dan tarif per sesi yang bisa melampaui upah minimum bulanan pekerja formal. Bagi kelompok ini, isu kenaikan UMP atau tunjangan negara nyaris tidak relevan, pasar sudah menjamin kesejahteraan mereka.

Di sinilah fakta kontra itu menjadi penting, dan perlu menjadi renungan atau bahkan harus menjadi perbincangan di warung kopi.

Sementara pelatih elit dan pelatih kebugaran urban bisa “santai-santai”, realitas yang dihadapi pelatih olahraga di desa, di daerah pinggiran, pelatih Grassrootjustru berada di kutub sebaliknya. Mereka bukan hanya pelatih teknik. Mereka adalah penjaga lapangan, pengurus perlengkapan, sekaligus motivator sosial. Banyak dari mereka melatih tanpa kontrak jelas, dengan honor seadanya, bahkan sering kali bersifat sukarela. Tidak jarang, sebelum latihan dimulai, mereka harus ikut memotong rumput lapangan, menandai garis, membersihkan batu, atau memperbaiki gawang agar anak-anak bisa berlatih dengan aman.

Pelatih Grassroot bekerja dalam sunyi. Mereka membina anak-anak yang kelak—mungkin—akan berdiri di podium SEA Games atau bahkan Olimpiade. Tetapi ketika DBON berbicara tentang prestasi dunia, keberadaan mereka seolah hanya asumsi: dianggap ada, tetapi jarang dihitung secara serius dalam skema kesejahteraan. Tidak ada standar upah nasional bagi pelatih akar rumput, tidak ada jaminan sosial yang pasti, dan minim akses peningkatan kompetensi yang terjangkau.

Ironinya, DBON sangat bergantung pada mereka. Pembinaan berjenjang yang menjadi ruh DBON mustahil terwujud tanpa pelatih level bawah yang konsisten, sabar, dan berdedikasi. Talenta tidak lahir di pelatnas; ia tumbuh di lapangan desa, di sekolah sederhana, di klub kecil dengan fasilitas seadanya. Jika fondasi ini rapuh, maka mimpi besar di puncak akan berdiri di atas ketimpangan struktural.

Kontras ini menunjukkan bahwa persoalan pelatih bukan soal profesi semata, tetapi soal keadilan ekosistem olahraga. Negara sudah mulai berbicara tentang upah pekerja dan kesejahteraan guru. Namun pelatih olahraga (khususnya di level dasar) masih berada di wilayah abu-abu antara idealisme dan pengabdian tanpa perlindungan. Mereka diminta mencetak prestasi, membangun karakter, dan menjaga anak-anak dari risiko sosial, tetapi jarang diposisikan sebagai pekerja profesional yang layak hidup sejahtera.

Sorak sorai SEA Games memang layak dirayakan. Target DBON 2045 patut dibanggakan. Tetapi jika negara ingin mimpi emas itu berkelanjutan, perhatian tidak boleh berhenti pada atlet dan pelatih elite semata. Pelatih yang memotong rumput lapangan, yang melatih tanpa sorotan, dan yang bekerja demi masa depan anak-anak desa, adalah bagian paling mendasar dari prestasi nasional. Tanpa mereka, podium hanyalah panggung kosong, indah dilihat, tetapi rapuh dari dalam.