Dilema Isi Otak, Isi Perut, dan Isi Gerak

Ilustrasi: Galih Purnomo Aji

Tahun 2026 digadang-gadang sebagai momentum besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah menyampaikan komitmen anggaran yang sangat besar—bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Namun, di balik angka yang fantastis itu, muncul pertanyaan mendasar: ke mana sebenarnya arah prioritas pendidikan kita?

Fakta yang ramai dibicarakan adalah bahwa sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tentu terdengar mulia: memastikan anak-anak Indonesia tidak belajar dalam keadaan lapar. Namun persoalan muncul ketika kebijakan ini berdiri sendiri, tanpa diiringi perhatian yang seimbang terhadap kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan kebutuhan gerak anak di sekolah

Achmad Saiful Arif
Penulis

Galih Purnomo Aji
Editor

Gizi memang penting, tetapi pendidikan bukan hanya soal perut kenyang. Anak-anak juga membutuhkan otak yang distimulasi dan tubuh yang aktif bergerak. Tanpa keseimbangan itu, pendidikan kehilangan maknanya.

Dari berbagai diskusi publik—salah satunya yang saya ikuti melalui penjelasan Taufik Amir di media sosial—disebutkan bahwa anggaran pendidikan saat ini bahkan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ironisnya, anggaran tersebut dinilai lebih mampu menjamin status kepegawaian sektor pendukung program MBG, sementara status dan kesejahteraan guru justru masih tertatih-tatih. Bahkan muncul perbandingan yang menyakitkan: pendapatan tenaga operasional program bisa lebih tinggi daripada guru yang telah mengabdi bertahun-tahun mendidik anak bangsa.

Sebagai seseorang yang hidup dan tumbuh di dunia pendidikan, saya sulit menyembunyikan kegelisahan ini. Setiap hari, para guru—terutama guru honorer—datang ke sekolah sejak pagi, mendampingi anak-anak belajar, membentuk karakter, menanamkan nilai, dan membangun harapan masa depan. Namun dedikasi itu sering kali tidak berbanding lurus dengan penghargaan yang diterima.

Di sekolah kami, misalnya, gaji tertinggi guru honorer hanya sekitar Rp600.000 per bulan. Bahkan ada tenaga pendidik yang belum tercatat dalam sistem data resmi, sehingga sekolah harus memutar otak agar mereka tetap bisa menerima upah. Kondisi ini jelas jauh dari kata layak, apalagi jika kita bicara tentang pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, ada satu aspek penting yang sering luput dari perhatian: kecukupan gerak dan olahraga siswa. Anak-anak hari ini menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi mereka diberi makanan bergizi, tetapi di sisi lain waktu gerak mereka semakin sempit. Jam pendidikan jasmani terbatas, sarana olahraga minim, dan aktivitas fisik sering kali dikalahkan oleh tuntutan akademik yang kaku.

Padahal, anak yang sehat bukan hanya yang makan cukup, tetapi juga yang bergerak cukup. Olahraga dan aktivitas fisik bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari pendidikan. Melalui gerak, anak belajar disiplin, kerja sama, sportivitas, daya juang, dan pengendalian emosi—nilai-nilai yang tidak bisa diajarkan hanya lewat buku dan papan tulis.

Ironisnya, ketika anggaran besar digelontorkan untuk makanan, pendidikan jasmani justru tetap berada di pinggir kebijakan. Guru olahraga masih sering dianggap guru “pengisi jam”, fasilitas lapangan terbengkalai, dan pembinaan aktivitas fisik siswa belum menjadi prioritas serius. Akibatnya, kita berisiko menciptakan generasi yang kenyang secara fisik, tetapi lemah secara motorik dan mental.

Bayangkan jika anggaran pendidikan—termasuk MBG—dikelola langsung oleh sekolah dengan pendekatan holistik. Sekolah tentu lebih memahami kebutuhan nyata siswa: gizi, pembelajaran, dan aktivitas gerak. Dengan pengelolaan yang tepat, sekolah bisa memastikan anak makan sehat, belajar optimal, dan bergerak cukup setiap hari.

Kekhawatiran semakin besar ketika regulasi membuka peluang pegawai program MBG diangkat menjadi ASN PPPK, sementara guru honorer—termasuk guru pendidikan jasmani—yang telah mengabdi belasan tahun masih harus menunggu dengan proses panjang dan penuh ketidakpastian. Di titik ini, rasa keadilan terasa semakin menjauh.

Masalahnya bukan pada makanan. Tidak ada yang menolak anak-anak makan dengan gizi baik. Masalahnya adalah ketika kebijakan pendidikan terlalu sempit memaknai kualitas: seolah cukup dengan memberi makan, tanpa memastikan anak cerdas berpikir, sehat bergerak, dan kuat karakternya.

Jika suatu hari anak-anak kita tumbuh dengan kemampuan akademik rendah, minim kebugaran, dan rapuh secara mental, siapa yang akan disalahkan? Makanannya? Olahraganya? Atau gurunya—yang sejak awal tidak pernah diberi dukungan yang layak?

Anggaran pendidikan sejatinya adalah investasi jangka panjang. Jika dikelola dengan visi yang utuh, bukan tidak mungkin seluruh anak Indonesia dapat tumbuh sebagai generasi yang cerdas, sehat, aktif, dan berdaya saing. Namun jika arah kebijakan keliru, kita hanya menciptakan generasi yang kenyang hari ini, tetapi rapuh di masa depan.

Tulisan ini bukan penolakan terhadap gizi, melainkan seruan agar pendidikan tidak direduksi menjadi sekadar urusan perut. Pendidikan adalah tentang isi otak, isi perut, dan isi gerak yang berjalan seimbang. Dan untuk itu, guru—termasuk guru olahraga—harus ditempatkan sebagai pusat kebijakan, bukan sebagai pelengkap yang terus diminta bersabar.

Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak akan besar hanya karena rakyatnya kenyang,
melainkan karena rakyatnya cerdas, sehat, aktif, dan bermartabat.